Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Faiz Al-jawahir

mahasiswa jurusan pendidikan agama islam UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG aktivis HMI komisariat tarbiyah cabang kabupaten selengkapnya

Ketimpangan putusan MK dalam penolakan RSBI

OPINI | 09 January 2013 | 15:32 Dibaca: 399   Komentar: 0   1

Ketimpangan putusan MK dalam penolakan RSBI

Oleh : Faiz Al-zawahir*


Lembaga Pendidikan adalah civilization enginering (UU SISDIKNAS NO 20 Tahun 2003 BAB 2 Pasal 2) sebagai garda terdepan dalam memajukan peradaban. Maju dan mundurnya peradaban suatu Negara tergantung pada proses pendidikan yang ada di Negara tersebut. Realita tersebut memberikan konsekuensi jika kita ingin memajukan peradaban bangsa Indonesia maka hal pertama yang harus dibenahi serta dioftimalkan adalah dunia pendidikan.

Di era globalisasi seperti yang terjadi pada saat sekarang ini dimana antara satu Negara dengan Negara yang lain seakan-akan tanpa batasan untuk memajukan peradaban suatu bangsa maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk bersaing didunia internasional. Oleh sebab itu maka dunia pendidikan menjawab tantangan serta kebutuhan bangsa ini dalam rangka memajukan peradaban dengan gagasan Rintisan Sekolah Bertarap Internasional (RSBI).

Dengan adanya RSBI diharapkan akan terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia internasional dengan dibekali berbagai kemampuan yang dibutuhkan untuk memajukan peradaban bangsa ini. Konsep pendidikan yang diterapkan pada RSBI adalah proses pendidikan yang membekali siswa dengan berbagai skill yang dibutuhkan siswa guna mengahadapi berbagai tantangan serta persaingan diera globalisasi ini seperti technological skill, language skill serta kecakapan hidup yang lainnya yang dibutuhkan guna mewujudkan peradaban bangsa yang maju dan siap bersaing dengan bangsa lain.

Namun sebagaimana kita ketahui konsep tentang RSBI ini ditolak oleh mahkamah konstitusi dengan alasan akan mendorong adanya “liberalisasi pendidikan”. Ada hal yang sangat janggal pada putusan MK yang menolak adanya RSBI yang berimflikasi adanya pembubaran RSBI. Pertama alasan MK menolak RSBI sebagaimana dilansir pada pemberitaan diberbagai media masa adalah RSBI akan mendorong adanya liberalisasi pendidikan. Jika kita lihat pada wilayah konseptual serta pelaksanaan RSBI tidak ada satupun konsep yang mendorong adanya liberalisasi pendidikan. Kalaupun ada apa yang salah dengan liberalisasi pendidikan sepanjang semua ada demi kemajuan bangsa ini. Liberalisasi pendidikan merupakan salah satu aliran dalam pendidikan dewasa ini yang mulai menjadi mindset berfikir dalam memahami makna dari pendidikan itu sendiri baik dikaji dari makna filosofisnya maupun makna normatifnya.

Ciri utama pendidikan yang berideologi liberal adalah selalu berusaha menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan. Hal ini terlihat pada benang merah kebijakan Mendiknas beberapa tahun terakhir. Oleh karenanya kompetensi yang harus dikuasai peserta didik merupakan upaya untuk memenuhi dan menyesuaikan tuntutan dunia kerja sebagaimana dikemukakan dalam setiap pergantian kurikulum baru kita (Mansour Fakih, 2002).

Kedua di Negara kita jangankan RSBI, pendidikan yang dilaksanakan oleh Negara lainpun diatur serta diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 Bab XVIII pasal 64-65 tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga Negara lain. Jika pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara lain saja diperbolehkan lantas apa yang salah dengan RSBI?

Ketiga alasan MK menolak konsep pelaksanaan RSBI dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945. Pada dasarnya cita-cita serta tujuan dari pendidikan diindonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana terdapat dalam batang tubuh pembukaan UUD 1945. Serta tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa tujuan serta pungsi pendidikan nasional pada dasarnya adalah untuk memajukan perdaban bangsa yang ditopang oleh sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang maha Esa. Lantas apakah konsep RSBI bertentangan dengan semua ini ? jawabannya tentu tidak hal itu bisa terlihat dari dasar,fungsi serta tujuan pelaksanaan RSBI ini.

Penyelenggaraan RSBI memang memiliki plus serta minusnya di masyarakat. Akan tetapi jika alasan MK dalam menolak RSBI ini yang paling utama dalah ditakutkan adanya liberalisasi pendidikan serta bertentangan dengan UU 1945 maka alasan tersebut sangatlah tidak tepat untuk dijadikan alasan penolakan RSBI.

**Faiz Al-zawahir. Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam UIN SGD Bandung; Aktivis HMI Cabang Kabupaten Bandung

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sultan Brunei Sambut Idul Fitri Adakan Open …

Tjiptadinata Effend... | | 30 July 2014 | 07:16

Simpang-Siur Makna “Politikus” …

Nararya | | 30 July 2014 | 00:56

Di Timor-NTT, Perlu Tiga Hingga Empat Malam …

Blasius Mengkaka | | 30 July 2014 | 07:18

Jalan-jalan di Belakangpadang …

Cucum Suminar | | 30 July 2014 | 12:46

Punya Pengalaman Kredit Mobil? Bagikan di …

Kompasiana | | 12 June 2014 | 14:56


TRENDING ARTICLES

Materi Debat Prabowo yang Patut Diperhatikan …

Bonne Kaloban | 9 jam lalu

Cabut Kewarganegaraan Aktivis ISIS! …

Sutomo Paguci | 12 jam lalu

Presiden 007 Jokowi Bond dan Menlu Prabowo …

Mercy | 12 jam lalu

Dua Kelompok Besar Pendukung Walikota Risma! …

Jimmy Haryanto | 12 jam lalu

Pemerintahan Ancer-ancer Jokowi-JK Bikin …

Hamid H. Supratman | 13 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: