Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Rudy Ristiyanto

ingin mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh dengan tetap menjaga martabat bangsa

Permendiknas NO. 28 Tahun 2010

OPINI | 27 December 2010 | 01:28 Dibaca: 1096   Komentar: 0   0

Permendiknas No. 28 Tahun 2010 - Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Pada tahun 2007 lalu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah meluncurkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, di dalamnya mengatur tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang seyogyanya dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kehadiran peraturan ini tampaknya bisa dipandang sebagai moment penting, serta memuat pesan dan amanat penting, bahwa sekolah harus dipimpin oleh orang yang benar-benar kompeten, baik dalam aspek kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, maupun supervisi.

Dalam rangka menata dan mereformasi kepemimpinan pendidikan di sekolah, sekaligus melengkapi peraturan sebelumnya-khususnya Permendiknas No. 13 Tahun 2007- yang terkait dengan kekepalasekolahan (principalship), kini pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional menghadirkan kembali regulasi baru yaitu: Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan ini terdiri dari 10 Bab dan 20 Pasal, dengan sistematika penulisan intinya sebagai berikut:
* Bab I Ketentuan Umum

* Bab II Syarat-Syarat Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

* Bab III Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah

* Bab IV Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

* Bab V Masa Tugas

* Bab VI Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

* Bab VII Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

* Bab VIII Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

* Bab IX Ketentuan Peralihan

* Bab X Ketentuan Penutup

Analisis terhadap Permendiknas NO. 28 adalah:
Dengan adanya Permendiknas, kewenangan kepala daerah secara resmi diambil alih pemerintah pusat. Yaitu Mendiknas, dalam hal tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah mulai jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, hal itu tentu ada alasan-alasan tersendiri yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga jika sebelumnya mutasi/pengangkatan guru menjadi kepala sekolah bisa dengan mudah dilakukan kepala daerah, kini calon kepala sekolah wajib mengikuti berbagai seleksi ketat. Hal itu juga menimbulkan pro dan kontra dalam sudut pandang masing-masing daerah, misalnya ada pendapat bahwa kebijakan penugasan guru menjadi Kepala Sekolah tersebut seharusnya tetap diambil oleh Pemerintah Daerah setempat karena yang tahu pasti loyalitas dan kapabilitas dari masing-masing guru adalah pemerintah setempat. Dan yang sejalan dengan diadakan permendiknas tersebut dengan alasan agar kepala sekolah tidak diperlakukan semena-mena oleh kepala daerah, terlalu dibuat-buat dan sudah dibawa ke ranah politik dan sebagainya.

Mestinya hal itu sebelumnya sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pusat, dengan kita tetap menilik kembali permendiknas tersebut hendaknya perlu dilihat apakah menyebabkan efisiensi atau justru sebaliknya. Kebijakan tersebut memerlukan proses yaitu Kepala sekolah harus disiapkan dengan dengan matang, termasuk memantau implementasinya. Jika implementasinya jelek, justru menjadi masalah.

Dengan permendiknas tersebut hendaknya kita sebagai bagian dari unsur kependidikan juga harus bisa menyikapi hal itu dengan besar hati dan bertindak secara profesional sesuai dengan tugas tenaga pendidik sebagai bagian dari profesi, maka dalam menyiapkan calon kepala sekolah dari tenaga guru harus mengambil calon yang benar-benar telah memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah dan yang tidak kalah pentingnya adalah calon yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam bidangnya dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar pula sehingga akan mendapatkan headship sekaligus leadership yang handal bagi masa depan pendidikan.

Pada intinya dalam penerimaan calon kepala sekolah harus lebih selektif dan calon benar-benar mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Akhirnya semoga dunia pendidikan kita akan lebih maju dengan dipimpin oleh seorang kepala yang memang memiliki kepemimpinan profesional yang sesuai dengan standar nasional.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pengalaman Masa Kecil Membuat Ahok Jadi …

Hendra Wardhana | | 23 November 2014 | 22:44

Pungutan di Sekolah: Komite Sekolah Punya …

Herlina Butar-butar | | 23 November 2014 | 22:08

Masyarakat Kampung Ini Belum Mengenal KIS, …

Muhammad | | 23 November 2014 | 22:43

Saliman, Buruh Biasa yang Cepat Tangkap …

Topik Irawan | | 23 November 2014 | 16:44

Maksimalkan Potensi Diri dan Gerak Lebih …

Kompasiana | | 21 November 2014 | 12:11


TRENDING ARTICLES

Menampar SBY dengan Kebijakan Jokowi …

Sowi Muhammad | 14 jam lalu

Dengan Interpelasi, Jokowi Tidak Bisa …

Ibnu Purna | 15 jam lalu

Rangkuman Liputan Acara Kompasianival Akbar …

Tjiptadinata Effend... | 15 jam lalu

Kenaikan Harga BBM, Pandangan di Kalangan …

Indartomatnur | 16 jam lalu

Pak Jokowi Rasa Surya Paloh …

Bedjo Slamet | 19 jam lalu


HIGHLIGHT

Penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut (COP) …

Daniel Ferdinand | 10 jam lalu

[Cerbung] Cygnus #1 …

Lizz | 10 jam lalu

Transformasi UU Perkawinan, Menuju Pengakuan …

Ferril Irham Muzaki | 10 jam lalu

Jaringan Buruh Migran Indonesia di Hong Kong …

Ida Royani | 11 jam lalu

Musni Umar: Bunuh Diri Lengserkan Presiden …

Musni Umar | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: